www.pencarifakta.com.ǁNTT,19 Desember 2025-Bupati Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Anton Doni Dihen, mengungkap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) sebesar Rp 90 miliar.
Peluang proyek relokasi penyintas korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dari wilayah berisiko bencana ke tempat aman itu diklaim baru sepertiga dari total enam desa terdampak yang rencananya dipindahkan ke Huntap.
Enam desa itu masing-masing dua desa di Kecamatan Ile Bura (Desa Dulipali dan Desa Nobo), kemudian empat desa di Kecamatan Wulanggitang (Desa Klatanlo, Desa Hokeng Jaya, Desa Nawokote, Dusun Podor, dan Dusun Kampung Baru).
Menurut Anton, pembangunan diperkirakan mulai berjalan pada tahun 2026. Pihaknya kini bergerak lebih cepat untuk menyiapkan lahan di tiga lokasi potensial, Kuhe, Toto, dan Kureng.
“Kementerian PKP sudah menyediakan Rp 90 miliar untuk pembangunan Huntap, jadi pasti jalan sekalipun Rp 90 miliar itu baru menangani sekitar sepertiganya,” ujar Anton Doni, Jumat (19/12/25).
Terhadap anggaran Rp 90 miliar yang diklaim belum cukup untuk mengakomodir enam desa terdampak, Anton mengaku optimis akan ada penambahan anggaran asalkan pihaknya cepat melakukan penyerapan.
“Memang agak memprihatinkan karena baru dianggarkan segitu, tetapi kecepatan kita dalam menyerap anggaran Rp 90 miliar itu juga menentukan perkembangan kita ke depan,” ujar Anton.
Skema Lahan per Lima Hektar
Pemkab Flores Timur selama satu tahun lebih ini masih berkutat soal penyiapan lahan. Sejak masa kepemimpinan Penjabat Bupati Sulastry Rasyid, urusan lahan tak pernah tuntas. Bahkan urusan waktu itu memicu alarm konflik.
Setelah dipimpin Bupati Anton Doni dan Wakil Bupati Ignas Uran, lokasi di Noboleto dan Bungawolo yang sebelumya diklaim siap justru dibatalkan pihak Kementerian PKP karena tak layak.
Padahal Pemkab Flores Timur terlanjur membuka akses jalan dengan anggaran tak sedikit. Warga Desa Pululera yang ikhlas tanamanya digusur alat berat pun kecewa.
Demi mempercepat Huntap, Anton menyebut merubah skema penyiapan yang dimulai dari 5 hektar sehingga menjadi kewenangan Pemkab Flores Timur. Lahannya dipastikan tepat.
Tim gabungan turun survei dan menunjukan hasil positif. Salah satu lahan yang disiapkan adalah Kuhe, satu jalur dengan Noboleto dan Bungawolo. Noboleto termasuk dalam pilihan agar menyelamatkan akses jalan yang terlanjur dibuka.
“Untuk penanganan cepat kita mulai dengan lima hektar, karena lima hektar itu pengadaan tanahnya di kabupaten punya. Di situ kita mulai dulu, nanti dikembangkan lagi. Kita pakai dari lima ke lima hektar supaya jadi kewenangan kabupaten, biar cepat,” tandasnya.
Anton menuturkan, tim gabungan sudah melakukan survei dan mendapati 20 hektar di lahan Kuhe. Potensi itu disiapkan lima hektar pertama agar mempercepat pembangunan Huntap.
Begitu juga lahan di Todo dan Kureng masih dalam penjajakan hingga menetapkan Surat Keputusan (SK) Penetalan Lokasi (Penlok), diawali dengan dokumen termasuk penyerahan tanah dari tuan tanah.
“Fokus kita sementara kejar SK Penlok, yang mensyaratkan beberapa dokumen termasuk penyerahan tanah dari tuan tanah, nego harga, berita acara, dan administrasi segala macamnya,” tuturnya.
